Inong Acheh Melangkah Maju

INONG ACEH MELANGKAH MAJU
 
Oleh: Z. Afif
 
1. Telah Bangkit Kembali Putri Aceh.
 
Aceh Merdeka satu-satunya negara di Nusantara yang diperintahi Ureueng
Inong (Kaum Perempuan) selama 59 tahun dari tahun 1050 hingga 1109 H
(1641-1699M). Selama masa itu empat orang ratu silih berganti memerintahi
Kerajaan Aceh Darussalam (A. Hasjmy, 59 T ahun Aceh Di Bawah Ratu, 1977).
Kala bangsa Aceh melancarkan perang melawan kolonialisme Belanda, tampil
srikandi-srikandi Aceh sebagai panglima tempur, seperti Cut Nyak Dhien,
Cut Meutia, dll. Wanita-wanita Aceh adalah pembina, pengasuh dan pendidik
put ra-putri Aceh berjiwa patriotik dan berkeimanan. Masih terngiang
rasanya ditelinga kita yang pernah hidup dalam semangat zaman itu,
bagaimana seorang ibu mengayunkan putra atau putrinya dengan sebuah
senandung: “Do edo kudak idang, seulayang blang putoh t aloe, beudoh rayok
si nyak reujang, ta jak ek prang bila nanggroe”. Isi senandung ini
mengharapkan si anak lekas besar, lalu pergi berjuang membela tanah air.
 
Setelah masa srikandi memimpin perang melawan kolinialis Belanda, tidak
ada lagi tampil putri-putri Aceh sebagai pemimpin masyarakat, kecuali masa
tahun 1945 hingga 1950-an seorang tokoh perempuan Teungku Ainulmardhiah,
selebihnya hanya bergerak di bidang pendidikan sebagai guru atau ustazah.
Hal ini patut dikaji mengapa sampai begitu, padahal masa itu di Aceh
seperti masa sebelumnya cukup syarat bagi wanita untuk tampil sebagai
pemimpin masyarakat.
 
Sekarang, ditempa oleh situasi penindasan seperti masa pelaksanaan DOM dan
pasca DOM yang dialami oleh wanita, kehilangan suami, kehilangan anak,
diperkosa, dianiaya, di hina, telah bangkit kesadaran baru, mengangkat
harga diri sebagai manusia dan bangsa Aceh, seperti dicontohkan Cut Asikin
dan Teungku Fatimah kala menyatakan sikap rakyat Aceh menghadapi tujuh
Menteri RI di antaranya ada jenderal-jenderal di Meuligo, Banda Aceh tahun
lampau. Telah muncul kader-kader putri dalam gerakan mahasiswa Aceh da n
gerakan menuntut pelaksanaan referandum. Ini sungguh membesarkan hati,
apalagi kini 19-22 Februari mulai diselenggarakan Duek Pakat Inong Aceh
(Duduk Mufakat Perempuan Aceh). Tatapan mata dan harapan bangsa Aceh di
manapun berada, mengharapkan betul-bet ul mufakat ini dapat melahirkan
satu kesatuan pendangan yang sesuai dengan tuntutan umum rakyat Aceh untuk
menentukan nasib sendiri dan membebaskan diri dari segala kenistaan dan
kehinaan yang dilakukan oleh rezim penguasa Jakarta dengan TNI/Polrinya.
 
2. Syariat Islam untuk Aceh
 
Dari sejumlah tema yang direncanakan Duek Pakat Inong Aceh (DPIA),
terdapat “Perempuan ditinjau dari syariat Islam dan hukum adat”. Melihat
tema ini penulis teringat sebuah hadis Nabi yang pernah diajarkan seorang
ustaz di Sekolah Rendah Islam (SRI) dulu , yang dalam bahasa terjemahannya
begini: Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Dengan hadis ini,
diingatkan kepada umat Islam agar menghormati bukan saja ibunya, tetapi
kaum perempuan umumnya. Jadi kedudukan wanita dalam pandangan Islam begitu
tinggi, karena itu tidak heran bila Islam Aceh mempunyai kekhususannya
sendiri, melahirkan pemimpin pemerintahan, Sultanah-sultanah dan srikandi
panglima-panglima perang. Ini suatu adat, suatu ciri bangsa Aceh yang
patut dilestarikan, tidak memandang rendah pere mpuan, tidak menjadikan
perempuan sebagai tukang masak semata-mata. Sedangkan Indonesia, khususnya
sebagian penganut Islam di Jawa, secara keras menentang wanita (Megawati
Sukarnoputri) dipilih menjadi Presiden.
 
Mengenai Syariat Islam, menarik pendapat Ketua Huda, Tgk H Ibrahim Bardan
dalam wawancara dengan Hidayatullah, Desember 1999, kata beliau: “Ya,
kalau penerapan syariat Islam cuma seperti ini, seperti versi pemerintah (
maksudnya RI, pen.), repot juga. Bag aimana kita akan melaksanakan syariat
Islam secara benar dan kaffah kalau kita masih berada di bawah Pancasila
dan UUD 45? Nggak mungkin”. Bagi Aceh “itu bukan hal yang istimewa sebab
Islam sudah sejak lama menyatu dengan rakyat dan tradisi Aceh”, ujar Ke
tua Huda. Adat di Aceh bernafas hukum (Islam), dan hukum bernafas adat.
Dalam bahasa Aceh dikatakan “Adat ngon hukum, lagee zat ngon sifeut” (Adat
dengan hukum bagaikan zat dengan sifat). Ini merupakan ungkapan yang
menyatakan salah satu ciri nasion Ace h yang beda dengan etnis-etnis lain
di Nusantara.
 
Begitu rezim Jakarta membicarakan pemberlakuan syariat Islam di Aceh,
tanpa pengkajian lebih dahulu apa itu syariat Islam, segera terjadi
tindakan kekerasan, pemaksaan memakai jilbab kepada perempuan, tanpa
pertimbangan apakah itu perempuan Islam atau bu kan, anak sudah akil balig
atau belum. Kesempatan ini tentu saja digunakan oleh kaum provokator dan
pelaksana operasi intel untuk mengalihkan gerakan massa yang sedang
menuntut pelaksanaan referandum ke hal-hal yang dapat menimbulkan
pertentangan dan keka cauan dalam masyarakat. Ada perempuan yang
dipermalu dan dibuat aib di depan umum dengan cara menggunting pakaiannya.
Cara-cara pemaksaan seperti itu bukan saja tidak sesuai dengan adat
istiadat Aceh, tetapi juga bertentangan dengan kandungan AL-Qur’an y ang
mengatakan Islam bukanlah agama paksaan, tetapi agama yang memberikan
bimbingan untuk membuat orang percaya, yakin, ainalyakin dan hakkulyakin.
Tindakan paksaan itu tentu memberi efek negatif bagi dunia luar yang
bersimpati kepada perjuangan adil bang sa Aceh. Mereka jadi curiga,
jangan-jangan perkembangan di Aceh akan seperti di Afghanistan, hak-hak
wanita bukan saja dibatasi, bahkan mereka sangat dikekang. Sudah
seharusnya sesuatu itu dikaji perbedaan antara ajaran Islam yang terdapat
dalam Al-qur’a n dan hadis dengan budaya, adat atau kebiasaan orang Arab
yang terwujud karena faktor-faktor lingkungan dan alamnya yang berbeda
dengan negeri kita.
 
Di masa lalu, perempuan Aceh tidak memakai jilbab seperti sekarang.
Pelajar sekolah Islam memakai kudung atau selendang yang dikudungkan,
perempuan dewasa kalau bepergian ada yang berkudung selendang. Semua itu
wajar saja, tidak meniru cara yang sekarang diwajibkan di Iran atau
Afghanistan. Yang penting bukan kulit melainkan isinya, masa lalu orang
lebih menekankan kepada isi, batin. Bagaimana memberi isi kepada kita
bangsa Aceh betul-betul Islam yang beriman secara batiniah. Dan keimanan
itu diwujudkan d engan beramal dan berbuat kebajikan terhadap sesama
manusia dan menentang segala mudharatan dan segala bentuk pelanggaran hak
asasi manusia. Dalam soal berbuat kebajikan terhadap sesama manusia, kita
tidak dapat menepuk dada bahwa orang Islamlah yang pali ng baik, sebab
kita lihat sebagai salah satu contoh, negeri-negeri barat yang non-Islam
paling banyak menampung orang Islam yang mengungsi dari negerinya
(termasuk dari negara Islam) karena peperangan dan berbagai malapetaka
lainnya. Di Indonesia, almarhu m Romo Mangun dari Katolik jauh lebih
banyak beramal dan berbuat kebajikan kepada orang miskin dan korban
politik Orde Baru daripada seorang Islam kaya-raya seperti Jenderal
Alamsyah Ratuprawiranegara, yang pernah menjadi Menteri Agama, kroni
Jenderal Suh arto..
 
Tindakan membersihkan Aceh dari kemaksiatan memang harus dilakukan.
Perkembangan menyebarkan kemaksiatan di Aceh terjadi sejak rezim Orde Baru
militer. Usaha kemaksiatan seperti pelacuran, judi sejalan dengan
perkembangan industrialisasi modern yang dijal ankan kapitalis birokrat
dan komprador Indonesia bersama penanam modal asing. Dibelakangnya berdiri
TNI dan Polri sebagai centeng-centengnya. Sedangkan ulama yang semestinya
dapat menjadi pengontrol dan pembimbing moral telah disisihkan oleh sistem
kekua saan yang membentuk MUI sebagai alat pembenar rezim dalam menghadapi
pagar keimanan dan kebajikan.
 
Apakah sesungguhnya syariat Islam itu? Almarhum Tgk Daud Beureueh
menjelaskan, syariat Islam itu ialah, aqidah dan nizham. Aqidah ialah,
hukum-hukum yang mengenai keimanan dan peribadatan. Sedangkan Nizham
meliputi hukum-hukum yang mengenai kemakmuran, pendidikan dan santunan
terhadap yatim piatu dan fakir miskin, terangkum di dalamnya masalah
politik. (M. Nur El Ibrahimy, Tgk M. Da ud Beureueh Peranannya Dalam
Pergolakan di Aceh, 1982). Ini berarti rakyat Aceh harus menguasai sendiri
dan mengolah sendiri kekayaan alam dan kandungan bumi daratan dan lautan
bagi kesejahteraan bangsa Aceh dan menyumbang bagi bangsa lainnya. Untuk
pela ksanaan ini tidak mungkin tanpa rakyat Aceh memegang kekuasaan negara
di tangannya sendiri, yang berarti membangun kembali negara Aaceh yang
berdaulat dan merdeka, dan ini dilakukan secara demokratis, damai, adil
dan bijaksana melalui pelaksanaan referand um bangsa Aceh di bawah
pengawasan PBB.
 
Membicarakan masalah syariat Islam tanpa menghubungkannya dengan
kesejahteraan hidup bangsa Aceh, dengan tuntutan politik bangsa Aceh,
kedaulatan dan kemerdekaan Aceh, berarti pelaksanaan syariat Islam yang
tidak bersasaran nyata, tanpa penghayatan konkr et. Semoga Duek Pakat
Inong Aceh mampu menuntaskan masalah ini bagi masa depan Aceh.-
 
18 Februari 2000.
Z. Afif
Tel/Fax: +46 (0)8 689 88 42.

~ oleh Siti Maryam Ali Noordien pada Februari 15, 2007.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: